EKONOMI NEWS

• Menteri Ekonomi Jangan Serahkan ke Partai
  Rabu, 14 Oktober 2009 - 09:20 wib
  
  JAKARTA - Berdasarkan undang-undang kementerian, jumlah kursi kabinet di pemerintahan hanya dibatasi sebanyak 34. Di pemerintahan keduanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia berniat tidak akan mengubah jumlah dan struktur kabinet.Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Siti Zuhro mengharapkan SBY mampu menempatkan orang terbaik yang dimilikinya di posisi yang tepat. Lebih khusus lagi, dia tidak ingin pos menteri-menteri ekonomi diberikan kepada partai pendukungnya."Untuk pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi untuk profesional saja," kata Siti saat berbincang dengan okezone melalui sambungan telepon, Rabu (14/10/2009).Menurutnya, menteri-menteri yang berasal dari partai politik cukup diberikan pada pos-pos yang sifatnya pengabdian kepada rakyat. Dia mencontohkan seperti Menteri Sosial, Menteri Perumahan Rakyat, Menpora, Menteri Kesehatan dan Mendiknas.Bahkan dengan pos-pos yang sifatnya pengangkatan kesejahteraan rakyat ini bisa menguntungkan partai itu sendiri. Ketika pemilihan umum sudah ramai, partai-partai itu bisa mengklaim prestasi kader partai yang duduk di kabinet."Silahkan nanti dipakai untuk kampanye 2014. Partai-partai pun bisa melakukan terobosan dalam mengangkat program-program kesra," tandasnya.Dia beralasan, selama ini menteri ekonomi yang berasal dari partai politik memiliki pengalaman yang tidak baik. Menurutnya, dulu ketika menteri-menteri bidang ekonomi di pegang oleh orang partai, BUMN dan sejenisnya selalu menjadi sapi perahan untuk mendanai partai.Beban keuangan partai, jelas Siti, sangat besar, oleh karenanya partai selalu mencari sumber dana untuk menghidupi kegiatan-kegiatan politik, terlebih menjelang pemilihan umum."Bukannya kita curiga, tapi lebih baik berjaga-jaga. Posisi kunci yang strategis harus dikelola profesional yang relatif tidak memiliki beban politis," tegasnya.(ton)

Posted in: